PINRANG.Matalasinrang.com— Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, UPT Puskesmas Lampa menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (8/4/2026) di Lantai I UPT Puskesmas Lampa, Kecamatan Duampanua.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kabupaten Pinrang, Dinas Kesehatan Pinrang, Camat Duampanua, unsur TNI-Polri, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, hingga insan media.
Kepala UPT Puskesmas Lampa, dr. Hj. Andi Silviani, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini bertujuan membahas berbagai persoalan di sektor kesehatan secara terbuka dan mencari solusi bersama melalui pelibatan lintas sektor.
“Diskusi ini akan merangkum berbagai persoalan dari seluruh program dan klaster layanan untuk kemudian disepakati bersama langkah perbaikannya,” ujarnya.
Camat Duampanua, Andi Satriadin, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia juga menyebut forum ini rutin dilaksanakan setiap triwulan sebagai sarana evaluasi dan penguatan koordinasi.
Menurutnya, upaya membangun komunikasi dua arah yang dilakukan pihak puskesmas telah menunjukkan hasil positif, ditandai dengan menurunnya keluhan masyarakat dalam dua tahun terakhir.
Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pinrang, Hj. Nurheda, menyampaikan bahwa capaian sektor kesehatan di Kabupaten Pinrang menunjukkan tren positif berkat kolaborasi lintas sektor. Puskesmas disebut tetap menjadi ujung tombak pelayanan, dengan penguatan peran Pustu di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan mulai 2024.
Ia juga mengungkapkan sejumlah program prioritas, seperti target 50 persen capaian cek kesehatan gratis pada 2026 untuk deteksi dini penyakit, serta penanganan tuberkulosis (TB) melalui tim TPCB yang berfokus pada ketersediaan obat dan alat kesehatan.
Forum ini turut menjadi ruang identifikasi berbagai kekurangan layanan, termasuk perhatian terhadap penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
Pada akhir kegiatan, sejumlah kepala desa dan lurah menerima Surat Keputusan (SK) terkait jadwal Posyandu serta data warga ODGJ di wilayah masing-masing sebagai dasar pemantauan dan pembinaan layanan kesehatan yang lebih optimal.
Melalui FKP ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sumber:Matalasinrang.com