PINRANG.Matalasinrang.com-Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong penguatan sinergi dengan organisasi keagamaan dalam menjaga pembinaan umat, memperkuat nilai-nilai moral, serta memelihara keharmonisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 Pengurus Daerah Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) Kabupaten Pinrang di Aula Kantor Bupati Pinrang, Rabu (4/11).
Dalam sambutannya, Bupati Irwan mengapresiasi kontribusi DDI yang selama ini berperan dalam pembinaan keagamaan dan pembentukan akhlak masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan perlu terus diperkuat agar manfaat pembinaan umat dapat dirasakan lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya peran ulama dalam memberikan ketenangan dan pemahaman kepada masyarakat, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Menurutnya, kondisi masyarakat Pinrang yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian membuat dampak musim kemarau dan keterbatasan air perlu mendapat perhatian bersama. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan dapat memberikan penguatan moral serta mengajak masyarakat menghadapi kondisi dengan sabar dan tetap menjaga persatuan.
Terkait pelaksanaan Musda ke-12 DDI, Bupati Irwan berharap seluruh rangkaian musyawarah berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam menentukan kepengurusan tidak menimbulkan kelompok-kelompok yang justru melemahkan organisasi.
Jika memungkinkan, ia berharap pemilihan dapat dilakukan melalui aklamasi sebagai salah satu upaya menjaga kebersamaan dan menghindari perpecahan internal.
Bupati Irwan juga berharap kepengurusan DDI yang baru nantinya mampu merumuskan program kerja konstruktif dan bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya dalam bidang pembinaan umat, pendidikan, kegiatan sosial, serta sektor lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan asas manfaat.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk jalan, tetap diupayakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bupati Irwan menegaskan, pemerintah daerah tidak melakukan intervensi terhadap proses pemilihan dalam Musda DDI. Penentuan kepengurusan sepenuhnya menjadi kewenangan para pemegang hak suara.
Ia berharap siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin DDI Pinrang dapat menjaga keharmonisan organisasi serta menghadirkan program-program yang mendukung pembinaan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, ulama, dan organisasi keagamaan, pembinaan umat diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga meningkatkan kepedulian sosial, persatuan, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.( @RD )