‎DPP AMJI-RI Tetapkan Hamka Pimpin Sulsel, Kabid Humas: Kami Penyeimbang, Bukan Pemuja Kekuasaan

‎‎MAKASSAR|MATALASINRANG.com- Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) Wilayah Sulawesi Selatan resmi memasuki babak baru. Melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Hamka Hamid diamanahkan menakhodai AMJI-RI Sulsel. Sebuah amanah besar di tengah tantangan dunia pers yang kian kompleks.
‎
‎Ketua Umum DPP AMJI-RI, Arham MSi La Palellung, melalui Kabid Humas DPP, Faisal Mannan dalam keterangannya menyampaikan dengan lugas.
‎
‎”Setelah DPP melakukan verifikasi personal, rekam jejak, serta mengkaji kapasitas kepemimpinan, kami menilai Saudara Hamka Hamid layak memimpin AMJI-RI Sulsel. Ini bukan sekadar jabatan, tapi amanah. Semoga di tangan dingin Hamka, marwah pers di Sulawesi Selatan tidak hanya terjaga, tapi semakin ditegakkan,” ucap Faisal, Minggu (15/6/2025).
‎
‎Lebih jauh, Faisal menegaskan bahwa selama ini, Ketua Umum kerap harus merangkap mengelola wilayah Sulsel. Penunjukan ketua wilayah baru diharapkan mempercepat konsolidasi organisasi di level daerah.
‎
‎”Dengan SK ini, DPP instruksikan, segera bentuk struktur lengkap DPW Sulsel, aktifkan seluruh DPD di kabupaten/kota, bangun komunikasi lintas sektor, dan lebih penting lagi, satukan barisan,” tegasnya.
‎
‎AMJI-RI Bukan Pemuja, Bukan Pembenci, Tapi Penyeimbang
‎
‎Lanjut dikatakan, prinsip utama yang selalu menjadi napas organisasi, AMJI-RI tidak pernah dilahirkan sebagai pemuja penguasa. AMJI-RI pun tidak dihadirkan sebagai pembenci penguasa.
‎
‎”Kita lahir sebagai penyeimbang. Kalau salah, wajib kita tegur. Kalau benar, kita beri apresiasi. Inilah yang membedakan kita: independen, kritis, namun tetap menjaga etika,” jelasnya.
‎
‎Faisal menambahkan bahwa idealisme organisasi bukan untuk diperdagangkan demi kepentingan sesaat.
‎
‎”AMJI-RI adalah rumah juang, bukan pasar transaksional. Anggota yang berdiri di bawah panji ini harus memahami: kita bekerja bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menjilat. Tapi berdiri sebagai pilar informasi yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab di hadapan publik dan sejarah,” urainya.
‎
‎Langkah Awal Hamka Hamid: Konsolidasi, Legalitas, dan Etika
‎
‎Dalam pernyataan perdananya, Hamka Hamid menyampaikan kesiapan menjalankan amanah yang telah diberikan DPP.
‎
‎”Hari ini adalah awal gerakan kolektif membangun kekuatan pers Sulsel. AMJI-RI Sulsel harus menjadi wadah profesional yang melindungi jurnalis, memperbaiki tata kelola media, dan memperkuat sinergi lintas sektor,” ujar Hamka.
‎
‎Program prioritas yang akan segera dijalankan meliputi:
‎
‎1. Pendataan dan legalitas media
‎mendorong media lokal agar memiliki legalitas hukum yang sah, terdaftar, dan sesuai regulasi.
‎
‎2  Penguatan kompetensi wartawan
‎
‎Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik, etika profesi, serta mendorong sertifikasi resmi kompetensi wartawan.
‎
‎3. Advokasi dan perlindungan hukum
‎
‎Memberikan pendampingan hukum bagi jurnalis yang menghadapi kriminalisasi, intimidasi, atau sengketa pers.
‎
‎4. Membangun jejaring lintas lembaga
‎
‎Menggalang sinergi strategis dengan pemerintahan, aparat hukum, ormas, serta lembaga sosial kemasyarakatan.
‎
‎5. Penguatan marwah etika dan integritas pers
‎
‎Menghidupkan kembali semangat jurnalistik yang tajam, kritis, namun tetap santun dan bertanggung jawab.
‎
‎”Pers bukan sekadar profesi, tapi pengabdian. Kita butuh media yang bukan hanya cepat dan viral, melainkan media yang bisa dipercaya. Itulah tanggung jawab kita di AMJI-RI Sulsel,” pungkas Hamka.
‎
‎Barisan Harus Tegak, Marwah Harus Dijaga
‎
‎Selanjutnya, Faisal kembali mempertegas prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh jajaran, barisan boleh berganti orang, tapi prinsip tidak boleh berubah. Marwah organisasi ini bukan untuk disesuaikan dengan selera penguasa.
‎
‎”AMJI-RI Sulsel harus menjadi garda terdepan dalam menjaga idealisme pers nasional,” ucapnya.
‎
‎Dengan semangat baru ini, AMJI-RI Sulawesi Selatan bersiap melangkah menghadapi tantangan zaman, tetap teguh memegang prinsip, dan menjaga marwah organisasi sebagai penjaga nurani publik. (*)