
PINRANG.MATALASINRANG.com– Masa depan Kabupaten Pinrang di tahun 2026 mulai dirancang serius! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, Senin (3/11/2025), menggelar rapat konsultasi pimpinan (Rapim) yang menjadi langkah awal pembahasan anggaran dan regulasi vital daerah.
Rapat penting ini fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pinrang untuk tahun anggaran 2026. Ini merupakan “blueprint” awal yang akan menentukan arah pembangunan, alokasi dana untuk program-program strategis, dan pelayanan publik di Bumi Lasinrang setahun ke depan.
Selain anggaran, Rapim juga menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yaitu daftar rencana undang-undang lokal yang akan dibentuk atau direvisi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Pinrang.
Ketua DPRD Pinrang, H. Nasrun Paturusi, yang memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Ir. Syamsuri, menegaskan pentingnya pembahasan ini. “Rapat konsultasi pimpinan kali ini digelar untuk menindaklanjuti surat Bupati Pinrang terkait penyampaian dokumen rancangan KUA-PPAS dan usulan penyusunan Propemperda tahun anggaran 2026,” ujar Nasrun.
Ia menambahkan, pembahasannya merupakan fondasi awal bagi penyusunan anggaran pokok dan regulasi daerah yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang berlangsung di ruang pimpinan Lt. II DPRD ini dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan fraksi-fraksi, komisi-komisi, serta unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Dari pihak eksekutif, Sekda Pinrang A. Calo Kerrang, Kepala BPKPD Agurhan, Kepala Bapperida A. Fakhruddin, dan sejumlah pejabat terkait turut hadir, menunjukkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merancang masa depan Pinrang.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapim merekomendasikan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Pinrang untuk segera menyusun jadwal pembahasan yang lebih mendalam mengenai rancangan KUA-PPAS dan Propemperda tahun 2026. Ini berarti kerja keras legislatif dan eksekutif Pinrang baru saja dimulai untuk memastikan alokasi anggaran dan regulasi yang tepat sasaran bagi kemajuan daerah.
Penulis by @RD












