PINRANG, MATALASINRANG.COM – Pemerintah Kabupaten Pinrang memperkuat langkah pengawasan dan ketersediaan energi bersubsidi untuk mengatasi kelangkaan BBM dan gas elpiji yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah titik.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Rabu (2/9/2026), dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas serta para agen penyalur.
Rapat tersebut difokuskan pada upaya memastikan distribusi BBM bersubsidi dan LPG berjalan sesuai ketentuan, pasokan mencukupi, serta masyarakat mendapatkan harga yang wajar.
Wabup Sudirman menilai kebutuhan BBM dan LPG memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. BBM menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi, sementara LPG menjadi kebutuhan utama rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang mengarahkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri untuk melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi di lapangan.
Tim tersebut nantinya tidak hanya memantau ketersediaan, tetapi juga mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat mengganggu distribusi maupun menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM dan LPG.
Menurut Sudirman, pengawasan langsung diperlukan agar rantai distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat.
Selain memperkuat pengawasan, Pemkab Pinrang juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan ketersediaan pasokan.
Dinas terkait diarahkan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada SPBU di Kabupaten Pinrang. Penambahan tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean dan mempermudah masyarakat memperoleh BBM.
Sementara untuk LPG 3 kilogram, pemerintah daerah akan mengajukan kuota fakultatif guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat pada kondisi tertentu.
Penambahan pasokan ini diharapkan mampu menekan kelangkaan sekaligus membantu mengembalikan harga LPG bersubsidi agar tetap terjangkau masyarakat.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Kita ingin memastikan kebutuhan BBM dan elpiji tersedia, distribusinya berjalan baik dan masyarakat mendapatkan dengan harga yang wajar,” tegas Sudirman.
Pemkab Pinrang berharap sinergi pemerintah daerah, TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas dan seluruh agen penyalur dapat mempercepat penyelesaian persoalan distribusi.
Dengan pembentukan tim terpadu, penguatan pengawasan dan usulan penambahan kuota, pemerintah menargetkan ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG di Pinrang dapat segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dan sektor usaha tidak terganggu.
Sumber:Matalasinrang.com