Pajak Bumi Bangunan Pinrang Kian Moncer: Hampir 60% Tercapai, Pembangunan Daerah Siap Ngebut!

‎‎PINRANG.MATALASINRANG.com– Kabar gembira datang dari Kabupaten Pinrang! Hingga akhir Agustus 2025, kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) membuahkan hasil signifikan. Realisasi PBB-P2 di Pinrang telah mencapai angka 59,70% dari target total Rp 14,97 miliar yang ditetapkan. Kamis, 28/8/2025
‎
‎Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen warga dalam mendukung pembangunan daerah.
‎
‎Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, Agurhan Madjid, mengungkapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, hingga akhir Agustus realisasi PBB-P2 kita sudah hampir menyentuh 60 persen.
‎
‎Ini adalah indikator positif bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak semakin meningkat,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, angka ini menjadi bukti nyata partisipasi aktif warga dalam memajukan Pinrang.
‎
‎Menariknya, pencapaian luar biasa ini terjadi di tengah kebijakan penyesuaian PBB-P2 yang diterapkan tahun ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penyesuaian ini justru disambut baik oleh masyarakat, terbukti dari tingkat kepatuhan yang tinggi.
‎
‎Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut krusial karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Pinrang sudah puluhan tahun tidak direvisi, sehingga jauh berbeda dari nilai riil di lapangan.
‎
‎”Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kondisi lapangan dan juga sesuai dengan saran serta masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil evaluasi, potensi PBB-P2 di Pinrang masih sangat besar dan belum tergarap maksimal,” papar Sekda Calo Kerrang.
‎
‎Sekda A. Calo Kerrang menambahkan, langkah penyesuaian ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi BPK dan KPK, salah satunya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
‎
‎Peningkatan PAD ini vital sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga di tengah tantangan anggaran.
‎
‎”Harapan kami, masyarakat bisa memahami bahwa kebijakan ini semata-mata untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan meningkatnya PAD, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Pinrang dapat berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih merata,” tutup Sekda Calo Kerrang, optimis.
‎
‎Editor by @RD