‎AKSI Audiensi ke Kementerian Desa, Kepala Desa Keluhkan Pemangkasan Dana Desa

‎‎JAKARTA|MATALASINRANG.com-Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan sejumlah masukan dan usulan yang dinilai penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di tengah keterbatasan anggaran desa.Selasa, 13 Januari 2026
‎
‎Dalam audiensi tersebut, perwakilan AKSI menyoroti kondisi desa yang saat ini menghadapi tantangan besar akibat terbatasnya dana desa.
‎
‎Salah satu isu utama yang disampaikan adalah dampak pemotongan anggaran dana desa seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81, yang sangat dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
‎
‎Andi Asrul.SH.,M.Si salah satu perwakilan AKSI, menyampaikan keluhan sekaligus saran terkait banyaknya usulan pembangunan yang diajukan masyarakat desa namun tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
‎
‎Ia menekankan perlunya solusi alternatif agar kebutuhan dasar dan program pembangunan desa tetap dapat berjalan.
‎
‎Kepala Desa Tanra Tuo Andi Asrul. SH.,M.Si,lebih lanjut menyampaikan langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah desa dalam menyikapi kondisi tersebut.
‎
‎Ia mengungkapkan upaya melobi dan mengusulkan berbagai cara, salah satunya dengan mengajukan proposal pembangunan melalui sumber bantuan lain yang ditujukan langsung kepada Kementerian Desa.
‎
“Di tengah keterbatasan dana desa, kami mencoba mencari jalan lain agar pembangunan tetap berjalan, salah satunya dengan mengajukan proposal bantuan ke kementerian,” ujarnya.
‎
‎Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Kepala Desa Tanra Tuo menyampaikan rasa syukur karena proposal dan aspirasinya mendapat perhatian, bahkan diterima langsung oleh Wakil Menteri Desa.
‎
‎Hal ini diharapkan dapat membuka peluang dukungan lebih lanjut bagi desa-desa yang terdampak keterbatasan anggaran.
‎
Audiensi AKSI ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat desa.
‎
‎Laporan:Tim Redaksi
‎Editor by @RD