PINRANG.MATALASINRANG.com– Isu penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pinrang kini memasuki babak baru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memilih jalur dialog terbuka, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang turut mengundang perwakilan masyarakat.
Rapat penting ini terselenggara di ruang paripurna DPRD Pinrang, Rabu lalu, menjadi panggung bagi Koalisi Masyarakat Pinrang (Kompi) untuk menyampaikan aspirasi dan diskusi langsung mengenai dinamika kebijakan PBB-P2 yang berkembang di tengah masyarakat.
Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid, mengapresiasi tinggi partisipasi aktif warga dalam mengawal kebijakan daerah.
Ia menegaskan, penyesuaian tarif PBB-P2 bukanlah keputusan sembarangan, melainkan hasil kajian matang, berlandaskan regulasi, serta rekomendasi dari BPK dan KPK yang bertujuan vital: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sangat menghargai peran masyarakat dalam memberikan masukan. Penyesuaian ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil kajian dan rekomendasi resmi,” jelas Bupati Irwan.
Namun, ia menekankan komitmen Pemkab untuk terus membuka ruang diskusi, bahkan untuk menggali potensi PAD lain di luar sektor PBB-P2.
Sebagai bentuk komitmen, Bupati Irwan juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk membahas lebih lanjut strategi peningkatan PAD Pinrang.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si, menambahkan bahwa penguatan PAD adalah kunci untuk menopang pembangunan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Hasil kolektif dari PBB-P2 adalah modal besar bagi pemerintah untuk membenahi infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, hingga sarana pelayanan publik lainnya.
Pada akhirnya, manfaatnya akan kembali untuk masyarakat Pinrang,” tegas Wabup Sudirman, mengingatkan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan nyata.
RDP yang dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD terkait, serta perwakilan Kompi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi efektif.
Tujuannya tak lain adalah menyelaraskan langkah antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan PAD Pinrang, PBB-P2 menjadi salah satu sektor strategis di samping potensi lainnya.
Laporan Humas Kominfo
Editor buku @RD
Pinrang Bahas PBB-P2: Pemkab-Warga Duduk Bersama
BeritaLainnya:
Tinggalkan Balasan
Berita Terkini
PENERBIT: PT MEDIA ARLIN UTAMA
NOMOR : AHU-064662.AH.01.30.Tahun 2023
NPWP: 50.413.723.3-802.000
ALAMAT REDAKSI:
BITTOENG, DUAMPANUA PINRANG – SULAWESI SELATAN